Pemerintah Dukung Perkembangan Industri Rantai Pendingin

KKP anggarkan Rp 200 miliar untuk membangun 58 unit pendingin makanan.

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menganggarkan dana Rp 220 miliar untuk membangun 58 pendingin makanan (cold storage) di 22 provinsi, sepanjang tahun ini. Pembangunan cold storage berkapasitas 30.000 ton tersebut untuk menampung berbagai hasil produksi perikanan yang diambil dari daerah sentra produksi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP, Saut P Hutagalung mengatakan, pengadaan 58 cold storage tersebut lebih banyak dibandingkan saat pemerintahan tahun lalu, yaitu 70 unit selama lima tahun. Rencananya, pemerintah membangun 280 cold storage selama lima tahun ke depan.

“Itu belum termasuk yang dibangun swasta dan pemerintah daerah,” ujarnya usai workshop bertajuk “Daya Dukung Industri Mesin Logistik Berpendingin untuk Produk Hasil Laut dan Perikanan Nasional” di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Rabu (4/3).

Pembangunan cold storage itu ditujukan menampung berbagai hasil produksi perikanan yang diambil dari daerah sentra produksi, seperti yang ada di kawasan perairan Indonesia timur. Selain cold storage, KKP akan membangun 38 pabrik es dengan kapasitas 30 ton per hari.

“Untuk pembangunan pabrik es, kami serahkan ke masing-masing daerah guna memperkuat unit pelelangan ikan,” ucapnya.

Teddy Sianturi selaku Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Direktorat Jenderal (Ditjen) ILMATE Kementerian Perindustian RI mengatakan, untuk memproteksi industri cold storage lokal, Kemenperin siap membantu Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI) guna menyeragamkan standar cold storage di Indonesia.

“Tugas kami mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Terkait kualitas, kami harus lihat standar. Standar yang dimaksud di sini bisa SNI (Standar Nasional Indonesia, red),” katanya.

Teddy juga mengatakan, selama ini Kemenperin masih menunggu pengajuan SNI untuk cold storage. Jika sudah diajukan oleh asosiasi industri tersebut, Kemenperin baru bisa memfasilitasi. Ini karena yang lebih mengenal spesifikasi dari cold storage hanya pelaku industri.

“Kami harus menunggu pengajuan asosiasi, baru difasilitasi. Nanti bicara dengan KKP, harus wajib atau tidak. Hal ini bisa menjadi acuan untuk investor menanamkan modal,” tuturnya.

Selama ini, Teddy menjabarkan, standar yang dipakai dalam industri cold storage masih berdasarkan merek dagang dari produk tersebut. Jadi, ketika ingin menanamkan modal, investor tidak punya acuan. “Kami targetkan dalam dua tahun, SNI untuk cold storage bisa terealisasi,” ujarnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*